Senin, 15 Agustus 2011

Iuran Jaminan Sosial

21.26 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

Iuran Jaminan Sosial Kalo penjelasan Sulastomo, Ketua Tim SJSN perancang UU SJSN: 1. Mengapa harus iur? Setiap penyelenggaraan program Jaminan Sosial, sudah tentu memerlukan biaya. Cara-cara pembiayaan itu, tidak terlepas dari cita-cita buat apa negara itu didirikan. Bagi Indonesia, sesuai dengan falsafah berbangsa dan bernegara kita, di mana “kebersamaan/gotong royong” mendasari segala kehidupan kita, biaya program jaminan sosial (iuran) melalui mekanisme asuransi sosial (bukan asuransi komersial) adalah yang paling tepat. Sebab, dalam mekanisme asuransi sosial, kegotongroyongan itu sangat lengkap. Dalam penyelenggaraan program “Jaminan Kesehatan” misalnya ada kegotongroyongan antara: yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan yang...
Read more »

Posted in:

UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004

21.22 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004 Inilah satu-satunya negeri di mana pemerintah dihukum karena tidak menjalankan Undang-Undang Jaminan Sosial. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 adalah perintah konstitusi. UUD 1945 mengharuskan adanya jaminan sosial untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk pegawai negeri. Menjalankan UU SJSN memerlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang benar. Untuk itu, UU SJSN dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan empat BUMN (Asabri, Askes, Jamsostek, dan Taspen) menyesuaikan diri dengan UU SJSN paling lambat 19 Oktober 2009. Kenyataannya, pemerintah lalai menjalankan UU SJSN dan keputusan MK. Jadi DPR mengambil hak inisiatif menyusun RUU BPJS yang dijadwalkan selesai pertengahan...
Read more »

Posted in:

Siaran Pers 12 Agustus 2011

21.13 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

SELAMATKAN DANA PESERTA JAMSOSTEK DARI TINDAK KORUPSI Siaran Pers                                        12  Agustus  2011: SELAMATKAN DANA PESERTA JAMSOSTEK DARI TINDAK KORUPSI     “Dimana ada gula, disana ada semut”. Ini adalah analogi yang pas untuk menggambarkan situasi pengelolaan dana yang dilakukan oleh keempat BUMN penyelenggara jaminan sosial yang sekarang ini ada, yakni  PT Jamsostek, PT Asabri, PT Askes, dan PT Taspen. PT Jamsostek kini mengendalikan dana Rp 110 triliun uang pekerja swasta, juga tiga BUMN...
Read more »

Posted in:

Press Release ICW dan KAJS

21.08 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

Press Release ICW dan KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) Gerakan Antikorupsi Harus Dukung RUU BPJS menjadi UU BPJS…! Gerakan antikorupsi harus mendukung pengesahan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi undang-undang. Dukungan ini penting untuk mewujudkan tujuan akhir gerakan antikorupsi yakni, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gerakan antikorupsi tidak harus melulu penindakan dan pemenjaraan koruptor serta pengembalian kerugian negara. Akan tetapi, gerakan antikorupsi juga harus mampu mengubah struktur politik yang tidak adil dan menghambat pencapaian kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan antikorupsi tidak hanya diukur oleh seberapa banyak koruptor masuk ke penjara serta kerugian negara yang...
Read more »

Posted in:

Komite Aksi Jaminan Sosial dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

21.00 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) Komite Aksi Jaminan Sosial dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 1 . Mendukung, menyetujui, dan mendesak pemerintah bersama DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada tahun 2011 sesuai amanat Undang-Undang no 40/2004 tentang SJSN dan tidak merugikan hak kepesertaan serta tidak menghilangkan program dan aset kekayaan. 2. Menuntut agar proses transformasi penyelenggara jaminan sosial di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Dari 4 penyetenggara jaminan sosial dengan bentuk badan hukum BUMN dan PT yang sudah ada (yaitu: PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri) ditransformasi...
Read more »

Menuntut Jaminan Sosial

20.58 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

Menuntut Jaminan Sosial Sulastomo Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah terbit pada tahun 2004. Kalau UU itu dilaksanakan, secara bertahap seluruh rakyat Indonesia akan memiliki proteksi sosial berupa ”jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian” sejak lahir hingga meninggal dunia. Ternyata implementasi UU itu tidak mudah. Masa transisi lima tahun—sampai Oktober 2009— baru terbentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun badan penyelenggaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), belum terbentuk. DPR lalu berinisiatif mengajukan RUU pembentukan BPJS pada awal 2010, yang ditargetkan selesai tahun itu juga. Namun, meski sudah dibahas bersama 8 menteri,...
Read more »

Posted in:

Transformasi BUMN Menjadi BPJS

20.33 Komite Aksi Jaminan Sosia; 2 comments

Transformasi  BUMN Menjadi BPJS ( jamsostek tidak layak menjadi BUMN ) Satu lagi kawan2, pertanyaan anda tentang kenapa jamsostek tidak mau berbadan hukum publik yang sesuai UU SJSN..??? Jika nanti TRANSFORMASI BUMN menjadi BPJS, maka akan ada transparansi dan audit publik (bisa dari BPK atau kalau indikasi korupsi jelas bisa KPK masuk). Segelintir orang di jamsostek (Direksi atau petinggi jamsostek yang punya kepentingan), takut akan hal ini. Ada berapa Triliun uang buruh di Jamsostek di Investasikan tanpa ijin buruh, tanpa pengawasan yg jelas. Bahkan mereka menebar isu kepada SP BUMN (para pekerja di Jamsostek dan 3 BUMN lain) dengan isu Nanti kalau transformasi maka akan terjadi PHK Massal di jamsostek dan 3 BUMN lainnya....
Read more »

Posted in:

Manfaat RUU BPJS

20.28 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

 " Tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa SELURUH RAKYAT MISKIN HARUS MENG-IUR (itu semua adalah pembohongan publik yang nyata2 mengganjal pembahasan RUU BPJS) " Berikut ada catatan kecil tentang sedikit manfaat jika RUU BPJS dapat segera di SAH-Kan... Sesuai dengan amanah UU No.40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  harus dibentuk dengan Undang-Undang”. Menjelang diundangkannya UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang diperkirakan pada tanggal 22 Juli 2011, semakin banyak pihak yang merasa kepanasan seperti orang yang akan tercabik-cabik segala kepentingan pribadi atau kelompoknya jika RUU BPJS jadi diundangkan. Sehingga dengan tidak segan-segan secara terbuka dan terang-terangan membuat...
Read more »

Posted in:

Minggu, 14 Agustus 2011

Massa Aksi KAJS

20.34 Komite Aksi Jaminan Sosia; 2 comments

Massa Aksi KAJS Menuntut Kedilan Sosial  & Jaminan Sosial Terus Bergerak.. Karena Diam Adalah Penghianatan ...
Read more »

Posted in:

AKSI KAJS 22 JULI 2011

20.23 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

AKSI KAJS 22 JULI 2011 ...
Read more »

Posted in:

Fraksi Balkon Panja RUU BPJS

20.18 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

Fraksi Balkon Panja RUU BPJS...
Read more »

Posted in:

Pendanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

19.44 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in...
Read more »

Posted in:

BUMN vs Wali Amanat

19.34 Komite Aksi Jaminan Sosia; No comments

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in...
Read more »

Posted in:
Page 1 of 1212345Next

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes