BPJS Watch

Buruh Bentuk BPJS Watch

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyusul  pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) menjadi Undang-Undang (UU) BPJS, kalangan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) membentuk BPJS Watch. BPJS Watch akan mengawasi kinerja BPJS selama proses transisi dan persiapan hingga Januari 2014.


"Dikhawatirkan, tanpa BPJS Watch, khusus proses transformasi empat BUMN, yakni Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri, menjadi BPJS I dan BPJS II tidak berjalan sungguh-sungguh dan main-main," kata Sekjen KAJS Said Iqbal kepada Kompas, Sabtu (29/10/2011), di Jakarta.

Dengan BPJS Watch, menurut Said, buruh dan pekerja serta seluruh rakyat Indonesia akan memantau keseriusan pemerintah menjalankan amanat UU BPJS dengan segera terbentuknya BPJS I dan BPJS II sesuai keinginan bersama dalam UU BPJS.

Said mengatakan, BPJS Watch juga akan mendesak DPR dan pemerintah agar segera melakukan audit investigasi terhadap keuangan Jamsostek dan Askes sebelum mereka bertansformasi menjadi BPJS I dan BPJS II.

"Kami juga akan mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang sudah terbentuk belum lama ini untuk secepatnya menyusun aturan pelaksanaan program jaminan sosial," kata Said.

Setelah berbulan-bulan dibahas, Jumat (28/10/2011) malam, Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU BPJS. Pengesahan dilakukan setelah semua fraksi di Panitia Khusus DPR tentang BPJS dan pemerintah sepakat bahwa pembentukan badan hukum BPJS II yang mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun atau transformasi PT Jamsostek terbentuk pada 1 Januari 2014 dan dioperasionalkan paling lama pada Juli 2015. BPJS I tentang kesehatan akan terbentuk dan dioperasionalkan pada 1 Januari 2014.

Sumber : Kompas 

Read more »

Posted in: BPJS 2014

BPJS Akan Naikkan Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan UU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) I dan II akan berdampak positif bagi kesehatan dan daya beli masyarakat. Demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa.


"Itu perlindungan sosial, dengan mereka diproteksi, dengan perlindungan, dengan kesehatan, dengan segala macam, maka relatif mereka (masyarakat) lebih sehat," ujar Hatta di Jakarta, Minggu (30/10/2011).
Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat pun relatif meningkat. Ini karena pengeluaran yang tadinya buat kesehatan kini ditanggung pemerintah.

"Ini merupakan dua mata sisi dari pembangunan ekonomi kita yang tidak bisa dipisahkan, satu strong growth (yakni) kita dorong ekonomi kita dengan pertumbuhan yang tinggi. Namun, di sisi lain ada program-program perlindungan sosial," tutur dia.

Akan tetapi, terkait dengan kesiapan fiskal, ia menyebutkan, pemerintah harus siap. Hatta pun bersyukur dengan keberadaan satu pasal yang mengatur tentang apabila terjadi gejolak perekonomian, pemerintah bisa mengambil satu kebijakan fiskal.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus belajar dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Jangan seperti Eropa yang terlalu berat ke perlindungan sosial dan subsidi, tapi ternyata ekonomi negara-negara tersebut tidak kuat. Akhirnya, berujung pada defisit anggaran negara. "Kita belajar dari situ," tutur Hatta.

Untuk diketahui, BPJS I akan beroperasi mulai 1 Januari 2014 dan langsung menyelenggarakan program jaminan kesehatan, termasuk menampung pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Sementara itu, badan hukum BPJS II yang mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun atau transformasi PT Jamsostek terjadi pada 1 Januari 2014, dan dioperasionalkan paling lama pada Juli 2015.

Sumber : Kompas 

Read more »

Posted in: BPJS 2014

Perempuan Menuntut Jaminan Sosial

 Perempuan Menuntut Jaminan Sosial


VIVAnews - Seribu lebih perempuan yang tergabung dalam 'Perempuan Menuntut Jaminan Sosial' akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, hari ini. Mereka akan menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).





Perjuangan perempuan Indonesia yang didukung pembantu rumah tangga (PRT), buruh pabrik, perawat, pegawai swasta, dan mahasiswi itu akan melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia sejak pukul 09.00 WIB dan menggelar aksi di Istana Negara.


"Kami mengajak seluruh rakyat, terutama perempuan Indonesia menjadi bagian dari barisan perjuangan perempuan," kata aktivis perempuan Rieke Diah Pitaloka, yang juga anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP di Jakarta, Minggu 23 Oktober 2011.

Selain Rieke, sejumlah orator lain seperti Prof Musdah Mulia, Prof Achir Yani, Anis Hidayah, dan Mariana Amirudin direncanakan hadir memberikan dukungan. Sejumlah pentas seni seperti perkusi dapur, dangdut dorong akan memeriahkan aksi ini.

Rieke menjelaskan, pengesahan RUU BPJS sudah sangat mendesak. Karena jika tidak segera diputuskan, tidak akan terealisasi sebab masa sidang akan berakhir pada 28 Oktober 2011.

"Sudah empat kali sidang, dan Senin 24 Oktober 2011 besok akan dilakukan lagi," katanya.

Read more »

Posted in: INFO

BURUH KAJS AKSI DI BEJ

BURUH KAJS AKSI DI BEJ

Jakarta, PelitaOnline-ALIANSI Buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menagih janji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

"Kami mendesak pemerintahan SBY utk kembali melakukan pembahasan minggu depan. Presiden dan DPR RI harus membuktikan janji politiknya dan harus membuka hati nuraninya bahwa jaminan sosial adalah hak rakyat," ujar Sekjen KAJS Said Iqbal, Senin (17/10).

Said juga mengungkapkan bahwa KAJS mendesak pimpinan DPR agar mengambil sikap tegas dan mengajak seluruh anggota Pansus RUU BPJS untuk berkomitmen

"Seluruh fraksi untuk sama-sama berjuang berkomitmen agar RUU BPJS selesai akhir masa sidang ini. Kalau perlu memanggil presiden atas sikap delapan menteri yang berulangkali mengabaikan kesepakatan," tegasnya.

KAJS memandang bahwa RUU BPJS akan sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan karenanya kelompok yang masih menolak dan tidak mau adanya jaminan sosial dinilai sebagai kelompok yang sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok.

Maka, KAJS mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan atas sikap semena-mena pemerintah SBY yang mengulur-ulur waktu pembahasan RUU BPJS.

Sumber : Pelita Online

Read more »

Posted in: INFO

Aksi Demo di Cikeas

Buruh Ancam Geruduk Kediaman SBY di Puri Cikeas

JAKARTA- Buruh mengancam akan menduduki kediaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, jika Pemerintah tidak segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersama DPR.

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengancam akan mendatangi kediaman SBY di Ciekas pada 20 Oktober 2011 mendatang. KAJS yang mengklaim memiliki masa sekira 2 juta buruh, dari 69 elemen masyarakat dan 30-an Serikat Buruh itu, mengaku kecewa atas sikap Pemerintah yang terus mengulur-ulur waktu dalam pembahasan dan penyelesaian RUU BPJS itu menjadi UU.

“Kami saat ini sudah melayangkan untuk kepentingan bersilaturahmi dengan Presiden SBY di kediamannnya di Puri Cikeas tersebut pada tanggal 20 Oktober mendatang. Acaranya silaturahmi menanyakan penyelesaiakn BPJS, namun ya kami bawa masa lah,” ujar anggota Presidium KAJS Indra Munaswar saat jumpa pers di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2011).

Pihaknya, kata Indra, akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak penyelesaian RUU BPJS ini hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober mendatang. “Di mana masanya, akan menduduki 10 kawasan industri strategis. Jika sampai tanggal 28 Oktober RUU BPJS itu tidak disahkan, mereka juga akan menduduki Kantor BEI dan Istana Negara,” katanya.

Lebih jauh Indra menjelaskan, pihaknya melihat kondisi saat ini, sangat sulit RUU PBJS dapat diselesaikan dalam masa persidangan DPR yang akan segera berakhir pada 28 Oktober pekan depan. Maka dari itu pihaknya mendesak DPR untuk segera memanggil Presiden jika memang perlu untuk menuntaskan penyelesaian pembahasan RUU BPJS itu.

“Sehingga semestinya DPR memanggil Presiden untuk meminta komitmennya kembali guna menyelesaikan RUU tersebut. Kalau perlu DPR semestinya menggunakan hak Politiknya, seperti hak menyatakan pendapat hingga impeachment jika Pemerintah terus mengulur waktu menyelesaikan RUU BPJS tersebut,” tandasnya.
(ugo)

Sumber : Okezone  

Read more »

AUDIT Jamsostek

 AUDIT Jamsostek

ICW Desak BPK Audit Jamsostek

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengelolaan dana titipan pekerja di Jamsostek.


Kordinator ICW Febri Hendri, yang ditemui di Jakarta, Selasa (18/10/2011), mengatakan, Jamsostek telah mengalami kerugian miliaran rupah dalam investasi portofolio yang dilakukan secara gegabah.
"Kami melihat ada keganjilan dalam investasi Jamsostek pada Bukopin, Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), pembelian saham Garuda Indonesia, dan lain-lain," kata Febri.

Dana yang ditempatkan di Bukopin, ungkap Febri, mencapai Rp 1 triliun. Padahal, penempatan dana di Bukopin tidak masuk dalam rencana investasi.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menambahkan, pembelian saham di Garuda Indonesia mengalami kerugian dari dana Rp 120 miliar untuk membeli saham senilai Rp 800 per lembar, sekarang nilainya turun menjadi Rp 500 per lembar.

Di Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) terjadi penurunan nilai saham, yang mengakibatkan kerugian sekurangnya Rp 15 miliar.

Humas BPK, Gunarwanto, mengatakan, akan menerima dan mempelajari berkas yang disampaikan.
"Kami akan teruskan kepada pimpinan dan unit kerja terkait, atas permintaan audit investigasi Jamsostek," kata Gunarwanto.

Sumber : Kompas :

Read more »

Posted in: INFO

Menolak Tidak Jelas

Hasil Aksi Penolakan RUU BPJS dari SPN: 

 "Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku tidak akan terpengaruh ribuan buruh yang menggelar aksi di depan gedung DPR untuk menolak RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). RUU BPJS tetap akan diselesaikan.

dan Priyo berjanji akan segera menkomunikasikan langsung dengan delapan kementerian. "Kepada semua pihak termasuk perusahaan yang punya modal besar jangan ikut-ikut intervensi kami bahkan mengerahkan massa untuk menolak RRU BPJS," kata Priyo di gedung DPR/MPR Jakarta

 

 RMOL. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku tidak akan terpengaruh ribuan buruh yang menggelar aksi di depan gedung DPR untuk menolak RUU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). RUU BPJS tetap akan diselesaikan dan Priyo berjanji akan segera menkomunikasikan langsung dengan delapan kementerian.

Ketua DPP Golkar ini mengatakan bahwa Presiden SBY-Boediono sudah  secara khusus bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas masalah BPJS. Dan Priyo termasuk salah satu pihak yang ingin segera menuntaskan RUU BPJS. Dengan RUU BPJS ini masyarakat luas yang bukan tenaga kerja, termasuk TNI dan Polri, akan mendapat perlindungan lima jaminan sosial yang terdiri jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Priyo juga mengingatkan beberapa perusahaan dengan modal besar. Terutama terkait dengan kabar ada banyak perusahaan besar yang membiayai segala upaya untuk menolak RUU BPJS, termasuk untuk membayar aksi para buruh.

"Kepada semua pihak termasuk perusahaan yang punya modal besar jangan ikut-ikut intervensi kami bahkan mengerahkan massa untuk menolak RRU BPJS," kata Priyo di gedung DPR/MPR Jakarta (Selasa, 14/10).

"Kami tidak akan tinggal diam dan kami akan melawan. Kita akan segera sahkan RUU BPJS ini. Sekali lagi, (bila tidak mensahkan RUU BPJS ) kita berdosa terhadap rakyat yang selama ini tidak mempunyai jaminan sosial," demikian Priyo

 

Sumber : Rakyat Merdeka Online

Read more »

Posted in: INFO