Seminar Jaminan Kesehatan

Undangan Seminar Jaminan Kesehatan Latar belakang Sesungguhnya sebelum UU BPJS No 24/ 2011 disahkan. Beberapa daerah seperti Aceh, Solo (Surakarta) dan Belitung Timur, pemerintah daerahnya telah menerapkan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi seluruh penduduknya dengan berbagai skema sistem pembiayaan.  Ahok Bupati Belitung Timur kala itu, melakukan tawar- menawar premi asuransi kesehatan sebesar 50% dengan PT Askes. Sedangkan sisa dana 50%, dipergunakan untuk memperbaiki dan membangun puskesmas dan menambah tunjangan dokter. Alhasil seluruh penduduk Belitung Timur terjamin kesehatannya, tanpa terkecuali. Jokowi selaku walikota Solo juga menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh warga Solo yang dibiayai langsung melalui dana APBD. Jaminan Kesehatan yang diberikan...

Read more »

Posted in: Press Release

BPJS Watch

BPJS Watch JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) "Watch" saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana pekerja di PT Jamsostek untuk dana iklan maupun pertemuan buruh yang justru menolak Undang-Undang BPJS itu sendiri. Apabila penggunaan dana tersebut menyimpang, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS "Watch" segera melaporkan manajemen Jamsostek dan Menteri BUMN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian diungkapkan Sekjen KAJS Said Iqbal, Minggu (4/3/2012) siang di Jakarta. BPJS Watch adalah lembaga yang dibentuk KAJS untuk mengawal proses transformasi terbentuknya BPJS pada tahun 2014 mendatang. "Ya, kami segera melaporkan manajemen Jamsostek dan Menteri BUMN...

Read more »

Posted in: BPJS 2014

Asset BPJS

Asset BPJS Lima Tahun ke Depan, Aset BPJS Bisa Rp 500 Triliun MOJOKERTO, KOMPAS.com — Kekayaan PT Jamsostek (Persero) sampai sejauh ini masih kalah jauh dari Singapura yang mencapai Rp 800 triliun. Dalam waktu lima tahun ke depan, setelah berubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Jamsostek mengestimasikan peningkatan aset menjadi Rp 500 triliun.   "Aset PT Jamsostek sekarang ini hanya Rp 125 triliun, dan lima tahun ke depan kita estimasikan meningkat menjadi Rp 500 triliun," kata Kepala Biro Humas PT Jamsostek (Persero) Ahmad Gazali dalam acara Press Gathering Kanwil VI PT Jamsostek, Sabtu (17/3/2012) malam, di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ia mengatakan, bersamaan dengan perubahan besar PT Jamsostek...

Read more »

Posted in: BPJS 2014

BPJS Akan Dibayar Negara

Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran, Akan Dibayar Negara JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ahmad Nizar Shihab, mengatakan, negara akan membayar iuran jaminan kesehatan bagi orang miskin melalui dana APBN. Tetapi iuran jaminan kesehatan bagi pekerja ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Iuran jaminan kesehatan ini merupakan bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I yang beroperasi mulai 1 Januari 2014 dan langsung menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, termasuk menampung pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek (Persero) dan PT Asabri (Persero). "Jadi prinsipnya asuransi sosial wajib, semua masyarakat harus masuk asuransi. Yang tidak mampu iuran...

Read more »

Posted in: BPJS 2014

Transformasi BPJS

Transformasi BPJS Keterangan Pers Komite Aksi Jaminan Sosial & BPJS Watch Rabu, 29 Februari 2012 STOP curi kesempatan dalam proses transformasi BPJS! STOP pencurian dana peserta di PT Askes dan PT Jamsostek! Hentikan rencana penghibahan anak perusahaan PT Askes dan PT Jamsostek kepada Pemerintah untuk menjadi BUMN!!! Perjuangan penyelenggaraan jaminan sosial memasuki babak baru. UU No. 24/2011 tentang BPJS telah menegaskan lahirnya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berbentuk Badan Hukum Publik, yaitu BPJS Kesehatan, melayani dan menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, mulai berjalan selambatnya 1 Januari 2014, dan BPJS Ketenagakerjaan, melayani jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, bagi seluruh rakyat,...

Read more »

Posted in: BPJS 2014

BPJS Jamin 96 Juta Penduduk

Liputan6.com, Jakarta: Sebanyak 96 juta orang atau 40 persen warga Indonesia akan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai 2014. "Kalau sekarang baru 76,4 juta yang ditanggung Jamkesmas, tahun 2014 naik jadi 96 juta. Kedepannya kita upayakan sampai 117 juta orang bisa dikover (ditanggung)," kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Jumat (30/3). Anggaran yang disiapkan untuk BPJS disebut Ali Ghufron adalah sebesar Rp 700 miliar yang akan digunakan untuk kesehatan seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, penambahan tempat tidur dan lainnya. Saat ini, Ghufron mengungkapkan, baru ada 114 ribu tempat tidur pasien padahal kebutuhan ideal adalah 237 ribu tempat tidur atau satu tempat tidur untuk 1.000 pasien. Wamenkes menyebut beberapa substansi...

Read more »

Posted in: Press Release

Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Laporan dr rapat dngar pndapat umum komisi IX DPR dg PT askes, senin, 27 feb 2012, oleh bung Timboel Siregar (presidium KAJS): Enam butir Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direksi ASKES dgn Komisi IX hari ini 27 Februari 2012 adalah : 1. Komisi IX mendesak ASKES mengikuti UU no.24/2011 ttg BPJS, dgn TIDAK mengambil langkah2 pengalihan aset ke kemeneg BUMN. Hal ini terkait rencana ASKeS mengalihkan PT InHealth ke BUMN, yg terlebih menyuntik dana 1 T ke InHealt. 2.komisi IX meminta ASKES agr mematuhi UU 13/2003 dan UU 2/2004 terkait PHK thd ketua serikat karyawan ASKES sdr. Itop. 3. Komisi IX mendorong ASKES meningkatkan pelayanan kpd anggota spt memperjelas perjanjian...

Read more »

Posted in: Press Release